PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HTN (T1)

 TUGAS KE 1 : BAB I. PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HTN (TT. 1)

Arya Airlangga - 202510110110189

Hukum (E)

Universitas Muhammadiyah Malang

 



1.     Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara berasal dari istilah Belanda staatsrecht yang secara umum setara dengan Constitutional Law.Istilah ini memiliki dua makna:

•       Dalam arti sempit: mengacu pada aturan yang mengatur bentuk negara, tugas dan wewenang alat-alat negara.

•       Dalam arti luas: mencakup kajian aturan dasar negara serta hubungan antara organ negara dan warga negara.

Menurut para ahli, HTN dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur organisasi negara, termasuk struktur, fungsi, hubungan antar lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara.

 

2.     Obyek dan Ruang Lingkup HTN

 


A.   Obyek dari Hukum Tata Negara adalah:

1)    Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

2)    Organisasi dan struktur pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif).

3)    Sistem pemilu, partai politik, dan hubungan negara-warga.

4)    Prinsip negara hukum, hak asasi, kewarganegaraan.

 

B.    Ruang lingkup mencakup kajian tentang:

1)    Teori & konsep negara (definisi, unsur, tujuan).

2)    Bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

3)    Hubungan antar lembaga negara.

4)    Prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti supremasi hukum dan demokrasi konstitusional.


 

 

 

 

 

 

 

3.     Hubungan HTN dengan Ilmu Politik, Ilmu Negara, dan HAN

 

Kajian HTN tidak berdiri sendiri tetapi berinteraksi dengan disiplin lain:

 

1)    Ilmu Negara:

memberikan teori dasar tentang negara yang menjadi landasan bagi aturan tata negara.

2)    Ilmu Politik:

mempelajari perilaku politik, kekuasaan, partai, pemilu yang menjadi bagian dari s           truktur pemerintahan.

3)    Hukum Administrasi Negara (HAN):

berhubungan erat karena HTN menetapkan struktur legal pemerintahan, sedangkan HAN mengatur implementasi administratif dalam praktek pemerintahan sehari-hari. 

 

4.     Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sebelum masuk ke daftar sumber hukum, penting memahami apa sumber hukum: segala sesuatu yang menjadi asal, dasar, atau tempat aturan hukum itu ditemukan, serta yang menimbulkan kekuatan mengikatnya.

 

A.   Pengertian Sumber Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Joeniarto, sumber hukum dapat dilihat dari beberapa sisi:


1)    Filosofis: nilai dan asas dasar suatu aturan hukum.

2)    Historis: sejarah terjadinya suatu aturan.

3)    Sosiologis: kondisi sosial-kultural masyarakat.

4)    Formil: tempat di mana kaidah hukum itu ditemukan, misalnya undang-undang,   konvensi, doktrin, kebiasaan.

 

 


B.    Macam/Bentuk Sumber Hukum Tata Negara

 

1.     Sumber Hukum Materiil

Ini adalah faktor yang menentukan isi atau materi hukum, seperti:

·      Pancasila dan dasar pandangan hidup bernegara.

·      Kekuatan politik dan dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum.

·      Pengalaman sejarah dan tradisi kenegaraan.

 

 

 

2.     Sumber Hukum Formil (konkret)

Ini mencakup tempat aturan itu ditemukan, antara lain:

1)    Hukum perundang-undangan ketatanegaraan termasuk UUD, UU, peraturan pemerintah dan seterusnya.

2)    Hukum adat & kebiasaan ketatanegaraan.

3)    Konvensi ketatanegaraan praktik yang diterima tanpa tertulis tetapi mengikat secara politis.

4)    Yurisprudensi ketatanegaraan putusan pengadilan yang menjadi rujukan.

5)    Hukum perjanjian internasional yang relevan dengan ketatanegaraan.

6)    Doktrin ketatanegaraan pendapat para ahli.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA

Arya Airlangga 202510110110189  FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA 1. Pengertian Negara Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 2. Fungsi Negara Pertahanan dan Keamanan – Menjaga kedaulatan serta melindungi masyarakat dari ancaman luar dan dalam negeri. Penegakan Hukum – Menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara. Kesejahteraan Rakyat – Menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hubungan Internasional – Menjalin kerja sama dengan negara lain untuk kepentingan nasional. 3. Tujuan Negara Tujuan negara secara umum adalah melindungi rakyat, menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, tujuan Negara Indonesia adalah: 4. Kelebihan dan Kekurangan Setiap fungsi dan tujuan negara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam pertahanan dan keamanan, negara dapat menjaga sta...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN

NAMA : ARYA AIRLANGGA NIM     : 202510110110189 KELAS: E SISTEM PEMERINTAHAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem pemerintahan merupakan struktur dasar dalam penyelenggaraan negara yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, dan diawasi. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, tergantung pada sejarah, budaya politik, serta kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks global, sistem pemerintahan yang paling umum adalah sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemahaman terhadap sistem pemerintahan sangat penting agar warga negara mampu menilai kinerja pemerintah, memahami peran lembaga negara, serta ikut berpartisipasi dalam proses politik secara rasional dan demokratis. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian sistem pemerintahan? 2. Apa saja jenis-jenis sistem pemerintahan di dunia? 3. Bagaimana sistem pemerintahan yang ...
Baca selengkapnya